Rapat Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali (Pokja PKP)

Visi dan Misi Pembangunan Bali tahun 2018-2023 adalah ”Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, yang dijabarkan dalam 22 misi, salah satunya adalah misi 1 yaitu : memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.

Untuk mendukung visi misi tersebut diatas maka dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 440/03-E/HK/2019 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dengan tujuan mewujudkan keseimbangan peran pemerintah, pelaku pembangunan perumahan dan kawasan permukiman  serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang komprehensip guna mendukung pembangunan  di Provinsi Bali.

Rapat Pokja PKP dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 di ruang Ruang Rapat Cempaka, Bappeda Litbang Prov. Bali Jln. Cok. Agung Tresna , Denpasar. Dimana tujuan pelaksanaan Rapat Pokja PKP ini adalah

  1. Menguatkan Peran Pokja PKP di Provinsi dan mengetahui pelaksanaan Pokja PKP di Kab./ Kota.
  2. Sinkronisasi Data Terkait Perumahan dan Permukiman
  3. Sebagai wadah koordinasi, kolaborasi dan sinergisitas penanganan kegiatan perumahan dan permukiman.

Rapat dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali dan dihadiri oleh:

  1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
  2. Kelompok Ahli Pembangunan Provinsi Bali Bidang Infrastruktur.
  3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman seluruh Kabupaten/Kota se-Bali.
  4. Anggota Pokja PKP.
  5. Perangkat Daerah terkait, serta
  6. Para Stakeholders

Isu Strategis Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman :

  1. Masih terdapatnya permukiman Kumuh
  2. Masih Terdapatnya keluarga yang tidak memiliki rumah/backlog
  3. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni (RTLH)
  4. Berkembangnya Bangunan baru yang tidak sesuai kearifan lokal
  5. Belum terintegrasinya data pertanahan.
Tabel 1. Data kondisi Existing Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

Harapan Pemerintah Provinsi Bali kepada Pokja PKP

  1. Tercapanya sinergi antara pemerintah dan seluruh stakeholders lingkup PKP
  2. Menurunnya angka backlog perumahan di Provinsi Bali.
  3. Meningkatnya persentase jumlah masyarakat di Provinsi Bali yang memiliki rumah layak huni .
  4. Tercapai sasaran pembangunan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman

DOKUMENTASI RAPAT PKP 18 JUNI 2019

Paparan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali
Peserta Rapat Pokja PKP
Pelaksanaan Rapat